MNC – MAKASSAR – Pertanyaan mengenai arah masa depan kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Sulawesi Selatan kembali mencuat setelah akademisi Universitas Megarezky Makassar, Baharuddin Hafid, merilis analisis politik yang menguraikan berbagai persoalan struktural dan tantangan elektoral yang dihadapi PDIP di tingkat daerah.
Dalam tulisannya yang berjudul “Quo Vadis Kepemimpinan PDIP Sulawesi Selatan: Sebuah Analisis Politik dan Organisasi”, Baharuddin menilai bahwa PDIP Sulsel berada pada fase penting untuk menentukan langkah pembaruan organisasi di tengah stagnasi elektoral, krisis figur, serta lemahnya konsolidasi internal.
Meski dikenal sebagai partai dengan struktur hingga akar rumput, Baharuddin menilai keberadaan struktur tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas organisasi.
Ia mengungkap adanya tiga persoalan utama yang menghambat performa PDIP Sulsel, fragmentasi faksi internal, menurunnya militansi kader, serta struktur organisasi yang “ada tapi tidak bekerja optimal”.
“Faksi adalah hal umum dalam partai. Masalahnya muncul ketika fragmentasi tidak dikelola sehingga menghambat koordinasi dan melemahkan garis kebijakan,” ujarnya dalam analisis tersebut.
Menurutnya, sejumlah ranting dan PAC cenderung hadir secara administratif, bukan organisatoris, sehingga instruksi tidak mengalir dan aspirasi akar rumput tidak terserap efektif.
Dalam pemetaan elektoral, Baharuddin mencatat bahwa capaian PDIP Sulsel dalam beberapa pemilu menunjukkan tren stagnan.
Minimnya figur lokal yang kuat membuat partai berlambat mengikuti kultur politik Sulsel yang mengedepankan tokoh daerah dan jaringan patronase.
“PDIP memiliki kekuatan ideologi, tetapi lemah dalam figur dan mesin organisasi. Ini membuat narasi nasionalisme Pancasila belum terkonversi menjadi dukungan elektoral signifikan,” tulisnya.
Ia juga menyoroti lemahnya pembinaan kandidat internal sehingga partai sering bergantung pada figur eksternal dalam pilkada.
Dalam perspektif teori kepemimpinan politik, Baharuddin menyebut PDIP Sulsel belum memiliki sosok sentral yang mampu membangun charismatic linkage dengan pemilih.
Regenerasi pun dinilai belum berjalan sistematis karena minimnya mekanisme meritokrasi dan ruang kompetisi bagi kader muda.
“Di saat pemilih muda semakin dominan, partai membutuhkan kepemimpinan inklusif yang mampu membaca transformasi politik digital,” tambahnya.
Baharuddin mengusulkan lima agenda pembaruan kepemimpinan PDIP Sulsel agar mampu beradaptasi dengan perubahan lanskap politik, yakni:
1. Reformasi internal dan disiplin organisasi untuk meredam faksionalisme destruktif.
2. Kaderisasi sistemik berbasis kompetensi dengan talent pool dan pendidikan politik rutin.
3. Penguatan narasi ideologis yang kontekstual dengan isu-isu lokal seperti maritim, urbanisasi, pertanian modern, dan kemiskinan kota.
4. Pembangunan figur kolektif dan individu sebagai basis kepemimpinan baru.
5. Menjadi partai advokasi publik yang hadir dalam problem rakyat seperti konflik agraria, nelayan, UMKM, dan kelompok marjinal.
Baharuddin menilai bahwa momentum politik saat ini menjadi kesempatan PDIP Sulsel untuk menata ulang strategi, memperkuat konsolidasi, sekaligus membangun kepemimpinan yang lebih adaptif terhadap era politik digital dan post-truth.
“Pertanyaan quo vadis bukan sekadar refleksi teoritis, tetapi panggilan untuk mengubah cara memimpin dan membaca realitas politik lokal,” tegasnya.
Dengan pembaruan yang tepat, PDIP Sulawesi Selatan dinilai berpeluang kembali memainkan peran strategis dalam peta politik daerah.
